Sikap Hati-hati Fraksi PKS Tentukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

0

Kompas.com, Jakarta РKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan fraksinya tidak akan membuat keputusan terburu-buru terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sikap Fraksi PKS sangat tergantung pada perkembangan politik soal HMP di DPRD.

“Enggak bisa kita main gagah-gagahan. Kita tahu diri. Jadi sangat tergantung perkembangan analisa politik berbagai pihak,” ujar Selamat kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2015).

Selamat mengatakan kiprah Fraksi PKS di DPRD bukan lah mayoritas. Mengingat hal itu, kata Selamat, Fraksi PKS menolak menentukan sikap terlalu terburu-buru.

Fraksi PKS juga menghindari adanya anggapan perpecahan dalam tubuh dewan dengan perbedaan pandangannya.

“Kita jaga agar kompak. Jadi jangan terlalu banyak perselisihan di dewan atas suatu hal,” ujar Selamat.

Berkaitan dengan HMP, Selamat mengatakan Fraksi PKS akan terlebih dahulu mengikuti proses di rapat pimpinan. Fraksi PKS akan memperhatikan argumentasi-argumentasi dari fraksi lain dalam rapat tersebut.

Menurut dia, penentuan langkah HMP juga merupakan hasil musyawarah mufakat. Bukan voting fraksi. Penentuan sikap Fraksi PKS, begitu tergantung pada proses itu.

Selain itu, kata Selamat, Fraksi PKS juga harus mendengarkan nasihat-nasihat dari DPP partai terlebih dahulu. Masukan dari DPP juga mempengaruhi sikap fraksi.

“Pasti masukan dari DPP mempengaruhi. Kita harus dengarkan rapim juga. Abis itu kita baru akan diskusi. Minta arahan teman-teman, dari pengurus,” ujar Selamat. “Kita menunggu betul, karena tiap fraksi juga akan konsultasi dengan DPP-nya.”

Selain itu, Selamat mengatakan Fraksi PKS ingin memastikan agenda apa yang terdapat dalam HMP tersebut. Secara pribadi, Fraksi PKS menginginkan adanya pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk membahas bersama seperti apa mekanisme pembahasan APBD DKI yang benar.

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..