[SIARAN PERS] “Pesan Parlemen OKI Untuk KTT OKI di Jakarta”

0
PKSiana, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan kehadiran delegasi DPR yang dipimpinnya dalam sidang ke-11 Parlemen negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of tne Islamic Cooperation (OIC) yang bernaung dalam Parliamentary Union of The Islamic Countries (PUIC) di ibukota Irak, Bagdad, beberapa waktu lalu dapat membawa perkembangan yang positif bagi negara-negara anggota PUIC dan hubungan Indonesia-Irak. Dia pun memiliki pesan-pesan khusus kepada pemerintah negara-negara OKI yang akan bersidang di Jakarta, pada 6-7 Maret 2016.

“Banyak hal yang kami dapatkan, baik dalam hubungan sesama anggota OKI, maupun bagi Indonesia sendiri khusunya. Banyak hal juga yang kami lihat dapat kami lakukan demi penguatan kerjasama antar anggota. Saya mengingatkan pemimpin Negara-negara OKI, khususnya dalam hal ini jajaran eksekutif agar lebih agresif menyikapi situasi dunia dan dunia Islam saat ini. Parlemen negara-negara OKI berupaya mendorong eksekutif pemerintah untuk lebih berperan aktif dalam membangun negara-negara anggota OKI,” ujar Fahri di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Fahri menceritakan bahwa dalam pidato yang disampaikannya di hadapan delegasi dari 31 negara peserta konferensi, dirinya menyampaikan kritik dari sejumlah pihak yang memplesetkan nama OIC menjadi “Oh, I See”. Ini jelas merupakan pertanda sikap pasif dan kurang gesit yang selama ini tampak ditunjukkan oleh OKI.

“Selama ini, sikap negara Islam nampak pasif dan kurang gesit. Oleh sebab itu saya mengajak kolega-kolega anggota parlemen dari negara-negara Islam agar mendesak para pemimpin pemerintahan negara OKI bersikap lebih berani bahkan agresif dalam menentukan masa depan negara-nagara Islam,” tambahnya.

Fahri Hamzah yang sempat menjadi pimpinan delegasi Indonesia dalam dua sidang PUIC terakhir di Istanbul dan Baghdad juga mendorong negara-negara Islam yang sedang dalam transisi menuju demokrasi agar mengambil jalan seperti yang diperlihatkan oleh Indonesia. Jalan itu adalah membangun negara sipil yang demokratis yang menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat dan bangsa.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi parlemen OKI ke 13 tahun 2018 sehingga para pemimpin negara-negara Islam dapat melihat kemajuan demokrasi Indonesia lebih dekat,” demikian keterangannya.

Dirinya menyayangkan kondisi Irak saat ini yang belum bisa penuh menjadi sebuah negara yang mandiri dan berdaulat selepas tumbangnya rezim Saddam Husein. Sebagai sebuah negara Muslim dengan wilayah yang besar, berpenduduk sekitar 35 juta orang , dan pernah menjadi negara kuat di wilayah Timur-Tengah, maka setelah dapat lepas dari masa lalunya itu sudah saatnya kini Irak dapat meraih posisi gemilangnya kembali.

“Lepas dari potensi konflik sektarian yang tampaknya masih akan selalu membayangi denyut kehidupan sebagian besar warga Irak, potensi besar Irak masih bisa dan harus ditempa agar mewujud nyata kembali. Konferensi PUIC ke-sebelas yang diadakan di Baghdad, turut memberikan andil dalam mengoptimalkan kesempatan negeri itu untuk dapat menjadi negara yang mandiri dan berdaulat penuh,” jelasnya.

Itulah sebabnya, kata Fahri Hamzah, salah satu tujuan delegasi Indonesia yang dipimpinnya waktu itu adalah untuk memastikan bahwa seberapapun potensi yang dimiliki Irak, potensi itu haruslah dapat digarap dengan baik dan cerdas agar Irak dapat kembali berdikari. Dukungan dari para anggota PUIC ini jelas sangat besar pengaruhnya.

“Dan pada ghalibnya memang PUIC adalah perkumpulan parlemen negara-negara OKI yang bertujuan antara lain agar anggotanya dapat saling dukung dan topang untuk dapat membantu kedaulatan dan kemandirian negara-negara anggota yang memerlukannya baik dari sebab-sebab internal maupun eksternal,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa soal Palestina yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 6-7 Maret 2016, benar-benar dapat memberikan solusi terkait persoalan Palestina dan khususnya Mesjid Al Aqsha.Dirinya berharap ne

gara-negara OKI dapat menempatkan persoalan Palestina dan Mesjid Al Aqsha bukan lagi sebagai persoalan rakyat Palestina saja, tapi sebagai persoalan rumah tangga dan persoalan umat Islam di seluruh dunia.

“Persoalan Mesjid Al Aqsha bukanlah persoalan Palestina semata tapi persoalan dunia khususnya umat Islam karena posisinya sebagai kota suci, yang dalam keyakinan agama Islam sebagai salah satu tempat yang harus dikunjungi karena keutamanan-keutamaannya. Kalau negara-negara OKI sudah menganggapnya sebagai persoalan domestik, maka agenda KTT yang dilakukan di Jakarta, harus bisa menindaklanjuti secara konkrit dan mengambil keputusan-keputusan yang mengikat anggota-anggota OKI baik yang berada di sekitar Palestina, seperti Mesir, Yordania, Suriah dan Turki, maupun anggota-anggota lainnya yang jauh seperti Indonesia,” ujar Fahri.

KTT nanti jelasnya harus menghasilkan keputusan konkrit terkait kemerdekaan Palestina dan pembangunan ekonomi masyarakat secara umum di kawasan tersebut. Karena kalau tidak konkrit maka yang terjadi adalah langkah-langkah yang terkait Palestina akan kembali diambil-alih oleh negara-negara lain yang sebenarnya tidak diperlukan rakyat Palestina. “Selama ini kalau bicara Palestina, lebih banyak didominasi oleh pandangan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, padahal masalah ini adalah masalah umat Islam. Terutama terkait dengan pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Tindakan konkrit yang bisa dilakukan menurut Fahri adalah dengan upaya negara-negara OKI khusunya Indonesia membangun kota Gaza sebagai kota internasional. “Karena (jika itu adalah) Yerusalem (maka) pasti gangguannya besar. Maka mulai saja dari Gaza, daerah yang penduduknya cukup padat, bersejarah dan bisa dijadikan kota internasional. Peran Indonesia secara khusus adalah harus berani menjadi pelopor dari gerakan ini untuk menarik agenda Palestina ke dalam agenda rumah tangga negara-negara anggota OKI dan menjadikannya sebagai persoalan bersama negara-negara OKI,” paparnya.

Hal ini menurutnya sejalan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK untuk membebaskan Palestina dan membangun kedutaan Indonesia di Palestina. ”Sekarang lakukanlah itu dengan membangun Gaza. Kalau kita tidak bisa membangun kedutaan di Yerusalem karena tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, maka Indonesia dapat membangun konsulat Jendral yang berinduk pada kedutaan kita di Yordania. Kita juga dapat membantu membangun airport, rumah sakit,dan pasar yang konkrit,” tegasnya.

Dia pun mengharapkan pemerintahan negara-negara OKI dapat menggunakan resolusi yang dihasilkan oleh PUIC atau organisasi parlemen OKI. Banyak hal menurutnya telah berhasil diidentifikasi berikut cara penyelesaiannya. “Konferensi PUIC ke-11 ini juga memberikan kesempatan untuk terjalinnya sinergi antar parlemen sehingga anggota negara OKI yang mampu dan memiliki posisi kuat dapat membantu negara anggota lainnya khususnya untuk dapat membuat negara anggota yang membutuhkan untuk bangkit menjadi negara utuh dan lepas dari kondisi negara gagal atau negara yang bergantung pada belas kasih negara besar di luar lingkaran OKI. Kami harap ini dapat ditindaklanjuti pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir mengungkap alasan mengapa Indonesia menerima tawaran OKI untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa soal Palestina. Dirinya menuturkan, ini adalah bentuk nyata dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Ini (tuan rumah KTT Palestina) menunjukkan komitmen kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Arrmanantha, belum lama ini.

Dia pun mengharapkan agar seluruh Kepala Negara anggota OKI akan hadir dalam KTT yang rencananya akan digelar pada 6 dan 7 Maret 2016, “Jumlah negara anggota OKI ada 57 negara, jadi harapan saya semuanya hadir,” paparnya.

Tuliskan komentar Anda..