PKS: Revisi UU Pilkada Dan UU Parpol Demi Kebersamaan

0

SuaraPembaruan, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal tidak tegas menyatakan apakah akan mendukung wacana revisi Undang-undang Pilkada dan UU Partai Politik atau tidak, untuk mengakomodir partai yang bersengketa untuk ikut dalam pilkada.

Dia mengakui bahwa di dalam wacana tersebut sesungguhnya PKS tak bersangkut paut sama sekali. Bahkan apabila menolak justru PKS akan diuntungkan sebab bisa lebih kuat memenangkan pilkada.

“Kami diuntungkan sesungguhnya. Kita partai yang tidak berselisih dengan Menkumham. Sebenarnya kita tidak berkepentingan. Tetapi ini kan demi kebersamaan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/5).

Berbeda dengan narasi belakangan bahwa usulan tersebut datang dari Pemimpin DPR atau KMP agar Golkar dan PPP tetap berkesempatan mengikuti pilkada, Mustafa justru menyebutkan sesungguhnya usulan tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, bahkan PDI-P.

“Karena alasan mereka menolak rekomendasi panja Komisi II kan karena tidak memiliki payung hukum. Makanya mereja meminta dibuatkan pedomannya, kalau tidak mereka tidak berani memasukkan rekomendasi Komisi II yang ketiga itu,” imbuhnya.

Politikus PKS itu melanjutkan kenapa Golkar dan PPP perlu diikutsertakan dalam pilkada, sebab dia mengkhawatirkan kalau tidak diikutsertakan akan ada proses politik yang tidak terduga di akar rumput. “Karena masing-masing kan ada gress rootnya. Ini jelas-jelas akan ada gesekan di bawah kalau tidak diakomodir KPU,” ujarnya.

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..