PKS Anggap Revisi UU Pilkada Tak Hanya soal Golkar dan PPP

0

BeritaSatu, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin melihat wacana revisi Undang-undang Pilkada ini dalam kondisi objektifnya.

Meskipun tidak secara tegas menyatakan menolak atau setuju atas wacana yang didorong Komisi II tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bukanlah suatu hal yang tabu merevisi UU Pilkada.

“Bukan hal yang tabu merevisi UU Pilkada tersebut. Marilah kita lihat secara objektif terdapat dua partai yang berpotensi tidak bisa ikut pilkada,” katanya saat dihubungi┬ádi Jakarta, Kamis (28/5).

Dalam penyelenggaraan pilkada ini, Fraksi PKS menganggap bukan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan ke dalam PKPU kondisi di mana hak suatu partai politik dikebiri. Jazuli menekankan dalam pilkada serentak 2015 ini tidak boleh ada yang disia-siakan.

“Terlebih kita tahu pendukung Golkar dan PPP tidak sedikit. Ini bisa menjadi ekses yang tidak baik di kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi PKS melihat masalah revisi UU Pilkada tidak hanya urusan konflik internal Golkar dan PPP.

Fraksi PKS bersama Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat untuk merevisi tiga pasal lain yang tidak kalah krusial. Salah satunya adalah persoalan anggaran.

Jazuli menilai pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam UU Pillkada memunculkan ketidakadilan.

Di saat daerah yang memiliki APBD kuat dapat dengan mudah membiayai pelaksanaan pilkadanya, tidak demikian dengan daerah yang anggaran daerahnya lemah.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..