Pimpinan KPK harus Sesuai Dengan UU KPK

0

SuaraPembaruan, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, secara yuridis formal sudah ada dalam UU KPK terkait kriteria calon pimpinan lembaga KPK. UU KPK telah memberikan guide tentang siapa yang layak menjadi pimpinan KPK.

Namun secara normatif, kata Nasir, Pansel harus mencari calon pimpinan KPK yang tidak memiliki potensi  bermasalah dimasa yang akan datang. Tidak hanya masalah korupsi namun juga masalah pidana umum.

“Kasus BW dan AS adalah pidana umum. Kita ingin calon pimpinan KPK yang diajukan pansel merupakan orang-orang yang sudah teruji dan kredibel,” kata Nasir di Jakarta, Senin (8/6).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, calon pimpinan KPK harus bersih  dari potensi tindak pidana korupsi. Ia juga tidak mempermasalahkan siapa yang jadi pimpinan KPK.

“Termasuk bila harus mantan militer (jadi pimpinan KPK). Siapapun tidak ada masalah yang penting harus sesuai dengan UU KPK,” katanya.

Terkait komitmen Pemberantasan Korupsi DPR, nama-nama yang lolos tes di Pansel KPK akan dibawa ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Selama ini ada keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi DPR.

Publik masih curiga kalau nama-nama yang lolos uji di DPR karena memiliki “kedekatan” dengan anggota Dewan.

Menurut Nasir, pimpijan KPK tidak boleh ada unsur balas budi. Ia menegaskan, sekalipun DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan namun KPK harus tetap bekerja on the track.

“Bila ada oknum anggota DPRD dan DPR yang terlibat korupsi ya harus disikat. Namun jangan dicari-cari kesalahannya. Pimpinan KPK ke depan tidak boleh balas balas budi,” katanya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu menambahkan, bakal calon pimpinan KPK harus memiliki manajerial dan kepemimpinan yang sudah teruji. Juga harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya milik KPK. Namun harus dimulai dari birokrasi dan peradilan yang bersih dan berwibawa. Pengalaman dari pembubaran petral menunjukkan KKN sangat besar,” ujarnya.

Masinton berharap, pansel KPK yang menjaring bakal calon pimpinan KPK yang memiliki calon yang berintegritas, leadership, dan manajerial kepemimpinan. Orang yang juga memiliki memiliki komitment tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..