Pertemuan Konsultasi Presiden dengan DPR Bahas Tiga Hal

0

BeritaSatu, Jakarta – Ada tiga hal yang dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan konsultasinya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pimpinan Komisi II hari ini.

Yang pertama adalah rencana DPR agar Undang-Undang Pilkada yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 direvisi. Alasannya menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah agar pilkada tidak miliki kecenderungan disengketakan.

“Jadi kita harus cari jalan keluar agar dari awal semua peserta pilkada langsung tahap satu sebanyak 286 daerah ini harus sepakat dan kompak dari awal,” demikian disampaikan Fahri di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Hal kedua yang dibicarakan adalah soal kesigapan pemerintah menangani manusi perahu khususnya pengungsi Rohingya. Fahri menyayangkan bahwa pemerintah menurutnya tidak berani mengatur soal pencari suaka dan pengungsi tersebut.

Kekosongan hukum seperti itu menurutnya berbahaya. Apalagi manusia perahu yang berada di perairan Indonesia menurut dia harus segera ditangani sementara oleh pemerintah.

“Kalau dia ada diperairan kita berarti harus ditarik dulu, ditangani dulu baru setelah itu diselesaikan. Jangan karena tidak ada aturan dasar soal itu lalu kita tidak mau mengatasi krisis kemanusiaan ini,” tambahnya.

Lainnya, presiden dan pimpinan DPR membicarakan soal fungsi legislasi. Fahri mengatakan urusan undang-undang tak hanya bagian DPR, namun juga ada partisipasi pemerintah. DPR sendiri saat ini menurut dia cenderung memudahkan pemerintah dalam penyusunan UU seperti yang terjadi pada UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..