Mitigasi Bencana Harus Menjadi Prioritas

0

PKS, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah berharap meskipun BNPB mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp 133 miliar dari Rp 1,6 triliun, namun hal tersebut diharapkan tidak memengaruhi kinerja dalam menanggulangi dan mengantisipasi bencana, khusunya dalam hal mitigasi bencana.

“Dengan keputusan pemotongan anggaran dari Pemerintah, BNPB juga mengalami dampak pemotongan, tetapi hal itu tentu tidak boleh mempengaruhi kinerja dalam menanggulangi dan mengantisipasi bencana terutama dalam hal mitigasi bencana,” papar Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).

Diketahui, hingga awal trisemester ketiga, bencana di Indonesia tak kunjung surut bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Padahal, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri sudah terkoreksi sekitar 133 miliar dari anggaran semula yang besarannya berkisar di angka 1.6 Triliun Rupiah sesuai dengan kebijakan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan tahun lalu.

“Mengapa mitigasi bencana ini menjadi penting, karena secara geografis dan juga sejarah kebencanaan negara Indonesia memang berada dalam posisi rawan bencana. Sehingga siaga kebencanaan sudah selayaknya dimasukkan dalam komponen prioritas pembangunan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.

Ledia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pertama dari upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berada dalam genggaman pemerintah daerah. Sehingga, Ledia mengingatkan beberapa wilayah yang  belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar bersegera membentuknya. Termasuk juga Kota Bandung yang sampai saat ini, sayangnya,  belum memiliki BPBD.

“BNPB itu kan lebih melingkupi antisipasi dan penanggulangan bencana skala nasional. Untuk skala lokal, menjadi tanggungjawab pertama pihak daerah terkait. Bila belum ada BPBD-nya akan terhambatlah langkah-langkah koordinasi dan pertanggungjawaban bila terjadi sebuah peristiwa bencana. Berbagai pihak akan berjalan sendiri tanpa ada satu komando kewenangan dan kadang juga menyulitkan terkait penyaluran bantuan baik barang maupun dana,” pinta Ledia.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..