Mahfudz Siddiq: Polisi Belum Serius Bongkar Prostitusi Online

0

RMOL, Jakarta – Banyak kejahatan yang bisa diungkap jika pihak kepolisian serius menangani kasus prostitusi online. Namun sayangnya, polisi belum serius menangani kasus itu.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

“Sebenarnya kalau penegakan hukum itu sungguh-sungguh dilakukan dan ingin menimbulkan efek jera, banyak cara yang bisa ditempuh untuk menjerat para pelaku ke ranah hukum. Apalagi dalam bisnis prostitusi, banyak sektor kejahatan lain tersangkut didalamnya,” ujar Mahfudz.

Dirinya pun menggambarkan bisnis prostitusi online yang menggunakan sistem pembayaran online perbankan. Menurut dia, sudah ada aturan mengenai transaksi keuangan melalui perbankan.

“Dengan demikian tidak sulit menelusuri aliran dana dalam bisnis ini, terutama untuk menemukan siapa yang terlibat,” ujarnya.

Para pelaku bisnis ini baik sang mucikari, wanita-wanita yang terlibat maupun para hidung belang yang terlibat didalamnya pun menurut Mahfudz akan mudah ditelurusi transaksinya.

“Seorang mucikari dan wanita yang terlibat kan menerima uang dari saluran yang tidak jelas. Mereka minimal bisa dikenakan pasal penggelapan pajak selain juga pasal perdagangan manusia. Kalau mereka membayar pajak, maka sudah pasti ada pencucian uang disana karena pasti bisnis yang tertera bukan sebagai mucikari,” tegas Mahfudz.

Biasanya orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini seringkali tidak membayarkan pajaknya.Terlepas dari halal atau ilegal tidaknya bisnis ini, tapi ada potensi pengemplangan pajak yang luar biasa besarnya. “Kan bisa ditelusuri misalnya kalau wanita-wanita yang tidak jelas pekerjaannya tapi memiliki mobil, rumah maupun harta benda lainnya yang luar biasa. Darimana didapatkan uangnya kan bisa dilihat dari NPWP dan laporan SPT pajaknya,” beber politisi PKS ini.

Sementara untuk para pelanggan yang membayarkan jasa prostitusi ini menurut Mahfudz juga bisa diselidiki sumber uangnya darimana. “Misalnya ada pejabat negara yang menjadi pelanggan ini kan bisa ditelurusi darimana sumber uangnya, apakah boleh dari hasil korupsi atau tindak pidana lainnya,” tegasnya.

Jadi tegas Mahfudz keseriusan menangani kasus prostitusi online memiliki multiplayer effect. Dia pun mencontohkan kasus-kasus korupsi \yang mungkin pada awalnya dinilai kecil, tapi kemudian ada tindak pidana pencucian uang yang nilainya jauh lebih besar yang bisa dibongkar dan diusut.

“Ini juga sangat ironis, terlepas dari urusan prostitusinya, orang yang berpenghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah sehari, bisa tidak membayar pajak dan hidup bermewah-mewah, sementara pemerintah terus menggenjot pajak dari usaha-usaha legal yang dijalankan warga masyarakat. Buruh pabrik saja yang memiliki penghasilan UMR membayar pajak, masak mereka tidak.Lagipula target pajak tahun ini jauh dibawah target,” tandasnya.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..