Lima Solusi Masalah Pendidikan Nasional dari PKS

0

PKSiana, Jakarta – Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, selalu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa membangun pendidikan nasional adalah amanat konstitusi.

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP Partai Keadilan Sejahtera, Fahmi Alaydroes, menegaskan, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 jelas mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saat ini, lanjut dia, pendidikan nasional yang formal terwujud dan bentuk sekolah. Sekolah di Indonesia, papar Fahmi, saat ini terdiri dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru.

“Sistem ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia di belakang China, India dan Amerika Serikat,” kata Fahmi di Jakarta, Senin (2/5).

Hanya saja, Fahmi mencatat, sampai kini sistem pendidikan nasional belum menemukan bentuknya yang efektif. Masih banyak masalah dan kekurangan. Dia merinci kurikulum Pendidikan Nasional belum mewujud dengan baik, masih rumit dan ruwet.

Sampai kini, kata dia, kurikulum Pendidikan Nasional masih belum jelas dan ajeg. Padahal, ujarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. “Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan,” tegas Fahmi.

Selanjutnya faktor guru yang paling menentukan dalam hal baik atau tidaknya proses pendidikan, juga sarat masalah. Rata-rata kemampuan guru masih buruk. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 menunjuk angka rata-rata 5,5. “Bagaimana mereka dapat mengajar dengan baik, kalau kompetensinya selemah itu?” ujar dia.

Kurikulum yang masih belum jelas dan kemampuam guru yang lemah tentu saja akan melahirkan wajah buram potret pendidikan nasional. Fahmi mencontohkan saat ini peringkat kemampuan sains, matematika dan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat 10 terburuk di antara 76 negara di dunia. “Sebagaimana yang diukur oleh Organizational of Economic Country Development,” ujar dia.

Melihat fakta dan realita Pendidikan Nasional saat ini, Fahmi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.

Pertama, merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan Pendidikan Nasional yang berkelanjutan, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. “Catatannya harus melibatkan semua stakeholders, dan menjadikannya visi bersama,” ungkap Fahmi memberi solusi.

Kedua, menjadikan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional. Caranya, memastikan ketersediaaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. “Yang paling penting menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka,” ungkap Fahmy.

Ketiga, membangun kurikulum berjangka panjang dan berkelanjutan berlandaskan filsafat pembangun manusia Indonesia berdasarkan Agama, Pancasila, UUD 1945 sehingga terhindar dari kebijakan yang sporadis dan politis.

Keempat, menghidupkan, mendukung dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam usaha memajukan sistem pendidikan nasional.

Kelima atau yang terakhir, mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional,” ujar Fahmi.

Meski masih menyisakan masalah, Fahmi meminta seluruh elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan gerakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dan akhirnya selamat Hari Pendidikan Nasional mari mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat,” tukas dia . (Sumber: Berita Satu)

Tuliskan komentar Anda..