Legislator PKS Sulsel: Buat Sekolah Khusus Disabilitas di Kabupaten

0

PKSiana, Makassar – Anggota DPRD Sulsel yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas menggelar rapat, Senin (30/5/2016). Ranperda ini diajukan Pemprov Sulsel ke legislatif sejak April 2016 lalu.

Salah satu isu yang diangkat dalam rapat ini terkait dengan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Dalam perda ini, harus dipastikan bahwa akses pendidikan inklusi (khusus disabilitas) dibuka di daerah. Mengingat banyaknya jumlah penyandang disabilitas di daerah yang tidak mendapatkan hak pendidikannya,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sri Rahmi.

Menurut politisi PKS ini, tidak tersedianya pendidikan inklusi di daerah umumnya karena fasilitas sekolah yang belum tersedia, seperti guru khusus ataupun alat ajar.

“Kita tidak boleh menyepelekan penyandang disabilitas ini. Penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara,” demikian Sri, anggota Komisi E DPRD Sulsel.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel, Maria UN meminta, Ranperda Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, mampu mengakomodir sebuah aturan yang lebih spesifik. Untuk mengatur terkait perlindungan bagi wanita dan anak penyandang disabilitas.

“Karena ini berdasarkan pengalaman hidup kami, perempuan dan anak disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan yang harus mendapat perlindungan dan perlakuan kuhusus. Karena secara garis besar, dalam ranperda ini belum ada pasal tentang perempuan dan anak disabilitas,” kata Maria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus Ranperda Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, DPRD Sulsel, Rabu (11/5/2016). (Sumber : Tribunnews)

Tuliskan komentar Anda..