Kriteria Tak Jelas, PKS: Reshuffle Cuma Politik Transaksional

0

Sindo, Jakarta – Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II yang belakangan ini santer, dinilai bukan bertujuan untuk memerbaiki kinerja pemerintah, melainkan lebih mengarah pada transaksi politik tertentu.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal berpendapat, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Menurutnya, Jokowi harus berpikir jernih dalam reshuffle atau perombakan kabinet‎.

“Silakan presiden menggunakan hak proregatifnya untuk memerbaiki kinerja kabinet,” kata Refrizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2015).

“Saya melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-dealpolitik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah,” imbuhnya.

Dirinya memiliki pandangan berbeda dengan beberapa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Anggota‎ Komisi VI DPR ini berpendapat, Menteri BUMN Rini Soemarno berkinerja lebih baik dibandingkan dengan menteri lainnya yang merupakan mitra Komisi VI.

“Ukuran Pak Presiden dalam melakukan reshuffle apa? Harus ada evaluasi yang terukur supaya jelas menteri-menteri mana saja yang pantas di-reshuffle,” tuturnya.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..