Komisi IV: Pemerintah Jangan Gegabah Buka Kran Impor Beras

0
HanTer, Jakarta – Komisi IV DPR menyarankan kepada Pemerintah, dalam menghadapi ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, handaknya ┬áditangani dengan perhitungan kebutuhan pertahun. Bukan menghadapi dengan cara per momen seperti halnya menghadapi bulan puasa dan Lebaran.
“Pemerintah seharusnya jangan bilang momen-momen jadi diperhitungkan pertahun,” ujar anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin di Jakarta, Minggu (21/6/2015).
Terkait pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil yang mengatakan pasca Lebaran dan apabila terjadi kekeringan dan gagal panen atau terjadi badai El Nino diharus membuka kran impor beras, Andi menilai Pemerintah jangan gegabah terburu-buru mengambil langkah instan.
“Menko nggak tahu teknis, yang tahu Kementan kalau dibilang cukup dan di bilang nggak perlu impor ya nggak impor. Impor dilakukan jika terjadi El Nino kekeringan, panen tidak tercapai, impor ini wacana lama yang terus diwacanakan. Impor bukan harapan tapi kondisi terakhir darurat tapi sudah harus bisa dihitung. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi kegagalan panen,” ulas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pihaknya berharap agar Pemerintah dapat memaksimalkan peran Kementrian Pertanian (Kementan) yang berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengendalikan bahan pangan khususnya beras. Perhitungan Pemerintah, lanjutnya, harus mengetahui daerah-daerah yang akan melakukan panen raya, dan mendorong Bulog agar tidak kalah dengan para pengusaha yang mampu membeli beras dengan harga diatas Bulog.
“Seharusnya hitungannya kan tahunan bukan sebulan, dua bulan lihat daerah mana yang pananen. Itu makanya perlu menguatkan Bulog jangan sampai dibeli pengusaha, karena harga pengusaha lebih tinggi daripada Bulog. Bagaimana Bulog dapat menjaga harga pokok pembelian (HPP) ditingkat petani,” paparnya.

Tuliskan komentar Anda..