Kepuasan Rakyat pada Pemerintahan Jokowi Lebih Rendah daripada SBY

0

Republika, Jakarta – Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan pemerintah sebaiknya introspeksi dan mengevaluasi total kinerjanya selama satu tahun ini.

“Ini perlu dilakukan karena berdasarkan survei independen menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah daripada pemerintahan sebelumnya dalam periode yang sama,” katanya, Rabu (21/10).

Hal ini menurutnya harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK hanya 51,7 persen lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap satu tahun pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66%-70%.

Ia  mengungkapkan, PKS telah melakukan kajian plus minus kinerja bidang politik dan hukum satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dibandingkan pemerintahan SBY. Kinerja minus pertama, yakni intervensi pemerintah dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP sangat kentara.

Almuzzammil melanjutkan, ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum pemerintahan Jokowi-JK. Menteri Hukum dan HAM seharusnya tidak boleh ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan, dan MA.

Pemerintahan SBY dinilai lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai. Selain itu Pemerintah Jokowi-JK telah mengintervensi penegakan hukum. Sebagai contoh, terang dia, pergantian Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, Pelindo II, dan Pertamina Foundation.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..