Ijazah Palsu, Pemerintah Harus Selesaikan Secara Struktural dan Kultural

0

Metrotvnews.com, Jakarta –¬†Pemerintah diminta segera turun tangan menangani kasus ijazah palsu. Masalah ini dinilai perlu diselesaikan dengan pendekatan struktural dan kultural. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman dalam diskusi bertajuk “Polemik Ijazah Palsu”, di Pressroom DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Sohibul Iman menjelaskan, secara struktural masalah ini dituntaskan dengan menegakkan aturan yang ada. Salah satunya melalui UU No 20 Tahun 2003 terkait Sisdiknas, dan kedua UU No 12 Tahun 2012 terkait perguruan tinggi.

“Nah ini tolong ditegakkan oleh pemerintah dengan seketat-ketatnya dan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu, dengan itu diharapkan ada efek kapok,” kata Sohibul Iman.

Secara kultural, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 11 ini, ada 2 kultur negatif yang mempengaruhi munculnya kasus ijazah palsu. Pertama, kultur yang menganggap gelar ijazah sebagai sesuatu yang berstatus sosial, padahal itu adalah sebuah label administratif atas sebuah pencapaian. Kedua, budaya menerabas atau instan sehingga muncul upaya-upaya membeli ijazah.

“Dua kultur ini harus kita ubah, sehingga mudah-mudahan pendekatan strukturalnya tegas, kulturalnya juga jalan dalam mengubah persepsi publik. Ke depan saya yakin itu tidak terulang karena di negara-negara maju yang dua hal ini jalan itu tidak banyak terjadi,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sohibul Iman mengemukakan, ada tiga jenis yang dikategorikan ijazah palsu. Pertama adalah ijazah yang benar-benar palsu dengan memalsukan stempel, tandatangan dan sebagainya. Kedua, ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum terakreditasi. Ketiga, lembaga terakreditasi namun tidak ada perkuliahan.

“Pemerintah harus benar-benar ketika memberi izin akreditasi kepada sebuah lembaga, dilihat serius, jangan perkuliahannya tidak benar tapi diberi akreditasi. Dan bagi mereka yang sudah benar-benar menjalankan perkuliahan dengan baik, rasio dosen juga bagus, yang seperti ini dipermudah untuk mendapatkan akreditasi, dengan cara itu saya kira penyimpangan-penyimpangan itu akan terkurangi,” imbuh dia.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..