Fraksi PKS: Tuntaskan Persoalan Subsidi Pupuk

0

MedanBisnis, Medan – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi Munawar meminta pemerintah serius mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Sebab, selama ini banyak ditemukan permasalahan, mulai dari pengoplosan, distribusi yang tidak sesuai sasaran hingga alokasi subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2016 terancam gagal, jika pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan pupuk yang selama ini masih terjadi,” kata Rofi, Rabu (22/4).

Komisi IV, lanjut Rofi, meminta Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan cara menaikan kuantum pupuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Legislator dari Jawa Timur itu menambahkan, beragam modus penyalahgunaan pupuk yang ada pada intinya bermotif untuk mengambil keuntungan. Di antaranya dengan menimbun pupuk bersubsidi di sebuah gudang. Ketika mulai terjadi kelangkaan di lapangan, oknum distributor atau agen mengeluarkan pupuk itu, lalu menjualnya dengan harga nonsubsidi. Lalu, adanya agen yang menjual pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin resmi.

Selanjutnya, oknum distributor atau pengoplos yang memborong pupuk urea bersubsidi mengganti kemasannya dengan nonsubsidi ukuran 50 kilogram, menaikan harga pupuk, dan mengoplos pupuk bersubsidi dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengubah warna pupuk. Selain itu, ada juga oknum yang mengoplos pupuk bersubsidi dengan nonsubsisi secara langsung alias tanpa campuran bahan kimia.

“Kondisi ini seharusnya sudah diketahui dan diinventarisir secara sistematis oleh pemerintah, mengingat subsidi pupuk yang dialokasikan untuk tahun ini sangat besar. Selain itu, musim tanam akan datang, jika tidak dikelola dengan baik akan menghambat target pemerintah untuk melakukan swasembada beras di tahun 2016 dan harga yang melambung karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Rofi.

Karenanya, Rofi meminta pemerintah agar segera menyempurnakan monitoring stok pupuk bersubsidi di lini III secara real time dan update hingga 100%. Begitupun dengan monitoring stok pupuk bersubsidi di lini IV yang baru 26%.

“Kita berharap pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat agar pupuk bersubsidi¬†itu benar-benar sampai di tangan petani yang berhak menerimanya dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” pungkas Rofi.

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..