Fraksi PKS Sumut Menerima Aksi Unjuk Rasa Para Nelayan

0

KoranSindo, Medan – Penebangan hutan mangrove dan pengerukan pasir di kawasan perairan Belawan, sudah membuat nelayan resah. Sebab, paluh-paluh yang biasa menjadi rumah ikan, udang, dan kepiting, kini mulai berhilangan.

Keresahan tersebut disampaikan puluhan nelayan tradisional asal Medan Marelan dan Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, saat berunjuk rasa ke DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, kemarin. “Hentikan segera pengerukan pasir dan penebangan hutan mangrove di kawasan perairan Belawan, karena itu tempat kami mencari nafkah,” ujar Koordinator Aksi, Rahman.

Rahman mengatakan, eksploitasi pasir dan perusakan hutan mangrove yang dilakukan untuk keperluan pembangunan PLTU, telah berdampak pada tertutupnya sepuluh paluh (anak sungai) di kawasan tersebut. Padahal, paluh-paluh tersebut merupakan tempat udang, kepiting, dan ikan berkembang biak. Dengan rusaknya paluhpaluh tersebut, bisa mengganggu ekosistem laut. Nelayan sudah mulai merasakan dampaknya langsung ketika semakin sulit menemukan ikan, udang, dan kepiting di perairan Belawan.

Untuk itu, mereka berharap DPRD Sumut turun tangan mengatasi permasalahan ini. Sebab, yang menjadi korban bukan hanya nelayan dari Belawan, tapi juga dari Hamparan Perak yang biasa menggantungkan hidup dari mangrove di sekitar perairan Belawan. Dia juga mengingatkan bahwa alif fungsi hutan mangrove tidak bisa sembarangan dilakukan.

Sebab, mangrove sangat dibutuhkan untuk keseimbangan lingkungan. Namun kenyataannya, hutan mangrove yang biasa tumbuh lebat di perairan Belawan, perlahan kini mulai hilang. Dampaknya pun bukan hanya sumber daya laut yang berkurang, tapi air pasang laut sudah semakin tinggi masuk kepemukiman warga diBelawan.

Aksi unjuk rasa para nelayan ini diterima anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Burhanuddin Siregar; dan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno. Mereka meminta keluhan-keluhan nelayan tersebut dibuatkan dalam bentuk laporan agar pembahasannya dapat dijadwalkan Dewan.

“Kami panggil kedua perusahaan itu. Masyarakat silakan buat laporan pengaduannya untuk dibahas di rapat Komisi A,” kata Burhanuddin. Sutrisno menambahkan, keseimbangan lingkungan tidak boleh terabaikan meskipun ada aktivitas usaha di sekitarnya. Pihaknya bukan anti terhadap investasi, namun jika keberadaan kedua perusahaan tersebut mengganggu lingkungan, perlu ditindak.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..