Fahri Hamzah Mendorong Untuk Dilakukannya Revisi UUI dan ITE

0

KanalSatu, Jakarta РMucikari RA diminta membeber siapa saja anggota DPR yang kerap menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dari kalangan artis. Dengan begitu, semuanya bisa menjadi jelas dan tidak ada spekulasi.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. “Tidak usah diduga-duga, langsung didelik saja,” tegas Fahri saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/15).

Terkait dengan praktik prostitusi online yang diantaranya dilakukan RA, menurut Fahri sebagai hal baru. Sehingga perlu diatur payung hukum baru agar pelakunya mudah dijerat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk mengatur lebih jauh mengenai prostitusi online.

“Saya tidak tahu sudah masuk prolegnas apa belum. Saya kira memang UU ITE perlu direvisi karena mengisi kekosongan hukum. Harus dilihat dampak negatif dari prostitusi online ini,” ujar Fahri.

Seperti diberitakan, Polres Jakarta Selatan berhasil mengungkap dugaan prostitusi online yang melibatkan seorang artis. Adalah perempuan berinisial AA, yang memasang tarif Rp80 juta sampai Rp200 juta untuk sekali kencan.

AA ditangkap di sebuah hotel bintang lima di kawasan Surabaya Selatan, bersama seorang lelaki yang diduga sebagai mucikari. “Mereka ditangkap Jumat (8/5/15) malam sekitar pukul 21.00 WIB,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat di Mapolres Jakarta Selatan, Sabtu (9/5/15).

Ungkap kasus bermula saat seorang petugas menyamar sebagai pria hidung belang dan pura-pura memboking AA. Untuk bisa kencan dengan AA, petugas yang menyamar harus membayar uang muka sebesar 30%. “Dengan harga yang cukup tinggi, secara otomatis menyaring pelanggannya hanya kalangan orang-orang yang punya uang. Tarif sangat besar, mulai dari Rp80 juta hingga Rp200 juta per sekali kencan,” papar Wahyu.

Kini, seorang pria berinisial RA yang ditangkap bersama AA sudah ditetapkan sebagai tersangka. RA dijerat pasal pasal 296 jo Pasal 506 KUHP. Sedangkan AA masih berstatus saksi. “Karena pasal yang dimasukkan permucikarian,” terang Wahyu.

 

 

Berita Selengkapnya !

Tuliskan komentar Anda..