Fahri Hamzah: Harusnya Jokowi Permudah Revisi UU Pilkada

0

BeritaSatu, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan ke depan sebaiknya presiden tidak membuat undang-undang.

Pernyataan itu dilontarkannya setelah ada kecenderungan dari Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

“Saya ingin ke depan presiden tidak boleh buat Undang-Undang,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Menurut Fahri, di Indonesia presiden terlalu dominan dalam menentukan pembuatan UU. Seharusnya urusan pembuatan atau revisi UU diserahkan sepenuhnya ke DPR sebab legislasi memang merupakan wewenang parlemen.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan dengan adanya penolakan tersebut penyelenggaraan pilkada bisa terhambat.

Terlebih setelah putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) menggagalkan SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Namun, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan banding, yang menyebabkan nasib Golkar untuk ikut pilkada menjadi tidak jelas.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..