DPRD Lampung Bahas Raperda Pembinaan Dan Pengembangan UMKM

0

PKS, Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan mengatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum Pemprov Lampung dan Dinas Koperasi UMKM di ruang Rapat Komisi II DPRD Lampung, Rabu (10/2) bahwa dalam rangka melindungi keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dirinya beserta anggota komisi II yang lain mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi berlaku tahun ini, tentu sebagai wakil rakyat kami berkepentingan agar UMKM bisa maju dan berkembang. Perlindungan yang diharapkan dapat di cover Perda ini diantaranya peningkatan kualitas produk, jaminan pasar dan peningkatan kualitas SDM,” kata Hantoni.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Lampung ini juga menjelaskan bahwa barang-barang kelas UMKM produksi luar negeri tampaknya begitu bebas masuk dan membanjiri pasar lokal. Secara kasat mata mengganggu pasar bagi produk-produk lokal. “Secara kualitas, produk UMKM kita sesungguhnya tidak kalah kualitasnya, namun mungkin karena kurang promosi dan seterusnya menjadi kalah bersaing,, termasuk mungkin kita sendiri yang kurang peduli dan bangga dengan produk lokal” jelas Hantoni.

Untuk itu menurutnya sebagai upaya membantu melindungi keberadaan UMKM di Provinsi Lampung yang berjumlah 375 ribu, Komisi II DPRD Lampung serius menggodok Raperda Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..