Berkhidmat Bukan Berkhianat

0

Republika, Jakarta — Sejumlah dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pergantian kepengurusan pada akhir pekan lalu. Termasuk daerah yang selama ini menjadi lumbung suara PKS, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dalam pesannya pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 DPW PKS DKI Jakarta di Hotel Atlet Century, Jakarta, Ahad (11/10), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri meminta setiap kader PKS untuk serius menjalankan amanah.

“Pilihannya hanya ada dua, berkhidmat untuk rakyat atau berkhianat untuk rakyat? Tentu kita memilih bekhidmat untuk rakyat. Bekhidmat untuk rakyat memiliki makna yang sangat dalam, yaitu memberikan solusi untuk setiap persoalan rakyat,” ujar Salim di depan tiga ratusan kader PKS DKI Jakarta dari lima Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mantan menteri sosial ini pun menegaskan, sudah saatnya PKS menjadi partai papan atas pada Pemilu 2019 mendatang dengan raihan suara di atas 10 persen. “Menjadi partai papan atas tidak perlu menjatuhkan tiga sampai empat partai yang ada saat ini. Kita justru perlu bersama-sama dengan partai lain untuk menjadi papan atas. Bersama memperbaiki diri,” kata Salim.

Salim menegaskan, salah satu cara untuk menjadi partai papan atas, yakni menjadikan nilai dakwah sebagai panglima. Nilai-nilai luhur akan muncul jika menjadikan dakwah sebagai panglima dalam berpolitik. Dia menegaskan, kader PKS memosisikan dirinya sebagai dai, mulai dari tutur katanya hingga perilakunya. Dengan melihat penampilan kader saja, dia mengungkapkan, warga akan ikut memilih PKS.

Ke depan, Salim berharap kader PKS harus siap menjadi pelopor-pelopor yang siap kontribusi untuk masyarakat. Mulai pelopor perdamaian, kesejahteraan, pemberdayaan, hingga pembelaan bagi masyarakat yang terzalimi di daerah masing-masing. “Kalau kita ingin menjadi partai dakwah yang kokoh, siapkan kontribusi. Karena dengan berkontribusi, kita akan menjadi pelopor dan dengan itu kita akan dilihat masyarakat,” katanya menegaskan.

Dalam acara muswil kali ini, DPW PKS DKI Jakarta juga mengumumkan kepengurusan baru yang dipimpin Syakir Purnomo. Syakir menggantikan Selamat Nurdin. Dia akan didampingi Khoirudin untuk memimpin DPW pada masa khidmat 2015-2020.

Selain DKI Jakarta, sejumlah DPW melakukan pergantian kepemimpinan. Tercatat DPW Jawa Barat, DPW Maluku, DPW Sumatra Selatan, DPW Aceh, hingga DPW Papua melakukan suksesi. Berbeda dengan periode sebelumnya, sejumlah kepala daerah ikut menjadi pimpinan wilayah partai. Misalnya, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu yang menjadi ketua DPTW Jawa Barat dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial sebagai ketua MPW PKS.

Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, hal tersebut bukanlah persoalan karena sudah sesuai dengan AD/ART PKS pascaamandemen. Dia menuturkan, naiknya Sohibul Iman menjadi presiden PKS telah meruangkan aspirasi kader-kader PKS di sejumlah daerah agar kepala daerah aktif bisa mengisi jabatan struktural partai.

Sebelum amandemen, dia menjelaskan, kepala daerah memang tak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dalam struktur partai. “Tetapi, desakan dari kader, kita buat amandemen peraturan tentang musyawarah wilayah. Jadi, dulunya pejabat publik tidak dibolehkan masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Sekarang, pejabat publik boleh,” jelas Mardani Ali Sera saat dihubungi, Ahad (11/10).

Kemudian, lanjut dia, dalam pemilihan umum internal akhirnya memang terpilih sejumlah pejabat publik. Hal ini sendiri dimungkinkan setelah komposisi Majelis Syuro PKS terbentuk. “Sudah Majelis Syuro, buat AD/ART yang baru. Di situ dilakukan (amandemen). Peraturan muswil itu kan turunan AD/ART,” kata dia.

Hal yang cukup baru lainnya, tutur Mardani, ialah kini semua pejabat struktural PKS harus menandatangani pakta integritas. “Sekarang semua pelantikan pengurus DPW, NPW, dan DSP sudah harus menandatangani pakta integritas,” ujar dia.

Ketua DPW PKS Jawa Barat terpilih, Ahmad Syaikhu, menyatakan akan memilah tugasnya sebagai ketua DPW dan wakil wali kota Bekasi sebaik mungkin. Dia pun menegaskan akan berupaya agar tugasnya di partai tak mengganggu kinerja di pemerintahan. “Hal itu akan dipilah dan harus. Datang ke muswil sekarang pun saya pakai kendaraan pribadi dan tanpa ajudan,” kata dia.

Saikhu mengungkapkan, apa yang telah dirintis oleh kepengurusan DPW PKS Jawa Barat periode sebelumnya, yakni Tate Qomarudin, akan dilanjutkan. Salah satunya, yakni target perolehan suara pada Pilkada Jawa Barat 2015. Menurut dia, jika perolehan bisa besar, akan berkontribusi terhadap nasional, terlebih Jabar memiliki potensi suara yang banyak.

“Saya menilai semua capaian itu akan terwujud dengan kerja sama kader, simpatisan, dan seluruh warga Jabar untuk membangun dengan baik,” kata dia.
n c14 ed: a syalaby ichsan

Tuliskan komentar Anda..