Aher Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak

0

PKS, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai instansi terkait, hingga masyarakat, harus bersatu padu dalam mensukseskan Pilkada serentak.  Ini disampaikan pada rapat koordinasi FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dengan Tema ‘Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Barat’, di Ruang Dayang Sumbi, Hotel Jayakarta Dago, Kota Bandung, Rabu (18/11/15).

Aher pun mengatakan salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan Pilkada adalah, tidak adanya gangguan keamanan. Rapat koordinasi ini pun digelar sebagai langkah antisipasi dini.

“Tadi sudah kita tekankan, ini juga pesan Bapak Presiden, pertama bahwa semua pihak harus bersepakat, bersatu padu untuk mensukseskan Pilkada serentak. Kedua tanda-tanda kesuksesan Pilkada adalah tidak ada gangguan keamanan. Kalau pun ada tentu bisa diantisipasi sesegera mungkin, dengan adanya antisipasi dini ini,” kata Aher.

Tak sampai di situ, Aher juga menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bersikap netral. Menurut Aher, adalah sebuah pelanggaran apabila PNS terlibat secara langsung sebagai tim sukses pasangan calon.

PNS baginya adalah warga sipil yang mempunyai hak pilih. Ia dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara ketika pencoblosan. Namun dalam proses pemenangan pasangan calon, PNS haruslah netral. Pelarangan ini menurut Aher diperlukan agar memberi edukasi demokrasi yang sehat kepada masyarakat.

“Bahwa PNS, dia adalah sipil yang punya hak pilih. Silahkan hak pilihnya gunakan, saat ada di bilik suara. Saat di bilik suara dia tidak netral tentu saja. Tapi dalam proses, dia tidak boleh hadir dengan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang berkompetisi,” ungkapnya.

Mengenai money politic yang marak menjelang Pilkada pada umumnya, Aher memandang hal tersebut dari dua sisi. Bahwa di satu sisi pasangan calon tentu ada yang melakukannya. Tapi di sisi yang berlainan, tak jarang masyarakat lah yang memanfaatkan momentum seperti ini untuk meraup keuntungan tersebut.

Aher juga menilai, saat ini pun belum ada Undang-Undang yang khusus menangani money politic ini. Meski secara etika politik tentu hal ini bukan suatu yang baik dan mendidik bagi masyarakat.

“Ya tentu Undang-Undangnya harus dilengkapi terlebih dahulu, apakah money politic pidana atau bukan, itu persoalannya. Secara pidana, kan ga usah dipidanakan money politic. Tapi ketika nanti terbukti ada proses money politic tersebut dan pelanggaran-pelanggaran lainnya terjadi massive, sistematis, dan terstruktur, maka akan jadi pertimbangan saat ada sengketa yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” papar Aher.

 

 

Berita Selengkapnya!

Tuliskan komentar Anda..