Pragmatisme Menguat, Ideologi pun Meluntur

0

Oleh: Sitaresmi S Soekanto

 

Menguatnya pragmatisme dan melunturnya ideologi partai-partai politik saat ini di Indonesia menyebabkan identitas sebuah partai politik semakin sulit dibedakan dengan partai politik lainnya.

Fenomena hiruk-pikuk di internal partai-partai politik saat ini umumnya dipicu oleh perbedaan sikap dan pandangan tentang posisi partai terhadap pemerintahan.

Dan saat ini hampir semua partai politik menunjukkan kecenderungan merapat ke kekuasaan atau minimal tidak lagi bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Maka pertanyaannya adalah, di mana posisi berdiri masing-masing partai politik saat ini?




Selain itu, menguatnya pragmatisme dan melunturnya kejelasan ideologi partai politik juga memunculkan pertanyaan lainnya.

Jika demikian dimana letak check and balances nya antara fungsi anggota-anggota parlemen dari berbagai partai politik dengan pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Siapa yang akan mengkritisi dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat serta siapa yang akan membela rakyat?

Sebab menguatnya pragmatisme sebuah partai politik cenderung mengaburkan ideologi sebuah partai politik dalam konstelasi politik nasional.

Padahal Klaus von Beyme menyatakan bahwa hanya partai-partai politik berbasis ideologi yang akan mampu bertahan lama dalam kurun waktu panjang.

Ian Adams menyebutkan ideologi mampu memberi arti, identitas dan tujuan (goals) pada penganutnya.

Alan Ware menyatakan bahwa partai politik umumnya bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ideologinya.

Terkait dengan kejelasan identitas sebuah partai politik berdasarkan ideologinya, dibutuhkan penjelasan yang lebih dari sekedar pemaparan program partai politik. Sebab komponen ideologi partai terdiri dari etos dan program-program serta manifesto partai.

Program hanya memberikan pemahaman yang terbatas tentang aspek tertentu dari ideologi partai yakni berupa wajah partai ke publik berupa langkah-langkah yang dilakukan partai politik untuk menarik pemilih.

Padahal banyak aspek lain dari ideologi partai yakni faktor keyakinan, nilai dan etika partai yang boleh jadi tidak tercantum dalam manifesto partai, karena tidak terartikulasikan.

Selanjutnya Drucker (Alan Ware, 1996) membedakan antara doktrin partai dengan etos partai. Menurutnya doktrin partai dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan partai.

Sedangkan etos lebih merupakan spirit, tradisi dan kebiasaan serta jiwa atau “ruh” sebuah partai. Kejelasan doktrin dan etos sebuah partai membuat partai tersebut mampu untuk menetapkan dengan mantap posisi dan apa yang harus dilakukannya.

Baik ketika partai tersebut menjadi bagian dari pemerintahan ataupun dalam posisi oposisi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Hilangnya etos partai yang merupakan bagian vital, spirit & ruh sebuah partai menyebabkan dominannya pragmatisme sehingga akhirnya sebagaimana dinyatakan Harold Laswell, politik semata-mata menjadi “Who gets what, when and how”.

Kekuasaan yang melekat pada sebuah jabatan dan kedudukan yang semestinya merupakan alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, berubah menjadi tujuan.

Bila demikian halnya, kembali harus dipertanyakan, mengapa sebuah partai politik hadir.

Untuk apa kehadirannya, dan bagaimana cara partai tersebut memberi makna bagi kehadirannya di tengah-tengah rakyat dan bangsa ini.

 

@sitaresmi02
07/04/2016 18:42:14 WIB

Tuliskan komentar Anda..