Mitos-Mitos yang Melekat di PKS

0

PKSiana, Jakarta – Bulan April 2013, ada fenomena menarik. Anis Matta berziarah ke makam Sunan Kalijaga dan tahlilan bersama takmir Masjid Agung Demak. Bekas Wakil Ketua DPR ini memiliki alasan sendiri. “Ini bagian dari silaturahmi,” kata Anis Matta. Saat ditanya apakah ziarah dan tahlil ini bagian dari manuver untuk merengkuh dukungan terhadap partai yang dipimpinnya, Anis tak menjawabnya secara jelas. ”Intinya, silaturahmi dengan kiai dan juga melakukan ziarah makam. Soal dukung-mendukung itu belakangan, nantilah,” kata Anis Matta, yang didampingi para pengurus PKS di Jawa Tengah.
Tentu ini pemandangan langka terutama bagi warga Nahdliyin bahkan orang-orang yang awam tentang akrobat politik PKS. Dalam perjalanan politiknya, PKS tak sepi dari citra atau atribusi negatif, termasuk kesan “Fundamentalis” “Eksklusif” dan “Wahabi” dalam bentuk anti maulid dan tahlil yang sangat tidak menguntungkan PKS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, PKS akan kesulitan menambah suara, apalagi untuk menjadi partai terbesar di Indonesia, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural.

Seperti yang tertera pada judul di atas, tulisan singkat ini akan membahas isu-isu yang beredar di kalangan media dan masyarakat yang semuanya dialamatkan kepada PKS. Seringkali isu tersebut kita dengar dan seakan-akan sudah menjadi mitos tersendiri. Mulai dari suka membid’ahkan harakah lain, PKS kepanjangan tangan HTI di parlemen, PKS anti Pancasila, PKS abaikan penerapan Syariat Islam, Kader PKS hanya mau kawin sesama Anggota, Isu Mahar politik, hingga perihal Faksi keadilan-Faksi Sejahtera.

Pertama, Suka membid’ahkan pihak lain. Bagi orang yang pergaulannya atau relasinya terbatas, dan bukan tipe-tipe suka membaca buku-buku tentang PKS. Otomatis dengan mudahnya akan terpengaruh asumsi-asumsi yang belum tentu terbukti kebenarannya. Sesuatu hal yang diulang-ulang, seakan-akan kenyataan meski buktinya belum tentu ada itulah yang dinamakan mitos.

Terkait PKS gemar membid’ahkan pihak lain, menurut pengalaman pribadi penulis, asumsi itu bagaikan pepesan kosong alias Hoax. Penulis berikan contoh dua pengalaman nyata ketika berinteraksi dengan kader PKS. Suatu hari, ada ustadz PKS berkhutbah di masjid yang dikelola Muhammadiyah. Biasanya, mukaddimah khutbah di masjid itu “kullu bid’atin dholalah” namun, sang ustadz tidak mengikuti pakem khutbah di masjid tersebut. Seingat penulis, beliau khutbah mengenai cobaan-cobaan dalam dakwah dengan mengambil kasus pengalaman pahit buya Hamka, dimana buya pernah dituduh makar dan dijebloskan ke penjara ketika zaman Orde lama.

Pengalaman yang lainnya adalah ketika menrampungkan tesis, penulis mendapati sebuah keluarga PKS yang berkultur salafy. Dimana sang anak dipondokkan ke Pesantren salafy di Klaten. Sang suami kesehariannya sholat di masjid NU dekat rumahnya. Tidak pernah pilih-pilih masjid Salafy ataukah Muhammadiyah. Sedangkan sang istri mengadakan majelis taklim di kampung. Uniknya, beliau sering mengundang tokoh Fatayat untuk mengisi pengajian di taklim yang ia adakan. Keluarga PKS berkultur salafy ini mengaku di rumahnya tidak pernah mengadakan tahlilan. Kalau khataman dan sebagainya masih ditoleransi.

Point penting yang ingin penulis garis bawahi, meski tidak ikut tahlilan. Ibu beserta sang suami tidak pernah mencela bahkan membid’ah-bid’ahkan. Itulah dua pengalaman penulis. Janganlah setiap seseorang itu karena berjenggot, celana cingkrang, jilbab panjang lantas dipukul rata bahwa itu orang PKS. Tidak semudah itu, perlu penelusuran lebih mendalam, jika ingin mengetahui corak/paham keagamaan seseorang. Sekali lagi, mayarakat yang awam harus obyektif dalam menilai PKS.

Kedua, PKS kepanjangan tangan HTI di parlemen. Asumsi semacam ini beranak pinak karena mitos PKS dan HTI sama saja isinya. Tidak jarang dua harakah ini sering dicap wahabi. Padahal Wahabi mengharamkan adanya partai di negara asalnya. PKS dan HTI sebetulnya gerakan dakwah yang lahir dari gerakan dakwah kampus. Aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK). Tapi pada suatu ketika mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penerapan Syariah Islam. PKS pada dasarnya adalah sayap politik Jamaah Tarbiyah, bukan kepanjangan tangan HTI. Meski HTI alergi demokrasi, jika kepentingan umat terancam. Misal dalam RUU Keormasan, HTI bersama ormas-ormas lainnya silaturahmi dan ”menitipkan” aspirasinya kepada PKS. Buktinya hingga kini, hanya tinggal PKS yang enggan menyetujui draft RUU Ormas. Konsekuensinya, PKS dituduh anti pancasila.

Ketiga, PKS dituduh anti Pancasila. Ini tuduhan dangkal dan perlu diluruskan. Jika flash back ke era Orde baru, semasa PKS belum ada dan bergerak sebagai Jamaah Tarbiyah. Jamaah Tarbiyah, sebagai under-bow PKS, sangat ‘menolak’ Pancasila bukan karena thoghut akan tetapi dikarenakan masalah tafsir tunggal soal Pancasila, karena pada saat itu Pancasila didominasi kelompok tertentu. Perlu diketahui, hasil Munas II di Ritz Charlton tahun 2010 menegaskan bahwa PKS akan semakin menghargai wacana kebangsaan dalam bingkai negara Indonesia yang berasas Pancasila. Menurut Mustafa kamal, meski PKS tetap berasas Islam, partai bulan sabit kembar ini tidak akan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Justru menjadikan Pancasila sebagai ukuran kemajuan bangsa Indonesia. Bukan hanya Pancasila saja, UUD 1945 dan NKRI pun sudah diakui PKS. Lebih adil kalau pihak yang menuduh itu melihat AD/ART milik PKS. Dalam anggaran dasar PKS pasal 5 disebutkan tujuan didirikannya partai yaitu terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan terwujudnya masyarakat Madani yang diridhoi Allah dalam NKRI.

Keempat, yang tak kalah kontroversialnya adalah PKS abaikan penerapan Syariat Islam. Asumsi semacam ini muncul ketika PKS memutuskan menjadi partai terbuka pada Mukernas 2008 di Bali dan pada Munas II di Jakarta. Logikanya, bagaimana mungkin partai yang berasas Islam, digerakkan ustadz-ustadz muda dan tiap minggunya menyelenggarakan taklim bagi kader-kadernya mengabaikan misi mulia tersebut. Realitanya, PKS masih tetap memperjuangkan hal itu, dalam arti memasukkan nilai-nilai universal Islam ke dalam negara dan memperbaiki konten isi Undang-undangnya. Untuk mewujudkan penerapan syariat Islam dalam bingkai negara, PKS mengacu pada 4 orbit dakwah dari mihwar Tanzimi sampai dengan mihwar Daulah.

Kelima, ialah orang PKS hanya mau kawin sesama Anggota. Tidak semua orang PKS melakukan model perkawinan seperti itu. Memang tidak dipungkiri ada ikhwan/akhwat yang mendapat jodohnya karena dikenalkan Murobbi dan kawan sesama liqo’ melalui ta’aruf. Harap diketahui, bahwa di internal PKS terdapat jenjang keanggotaan, kader pendukung, kader inti, ahli, purna dan seterusnya.

Hasil penelitian tentang Praktek kafa’ah di kalangan kader PKS ditemukan bahwa di kalangan kader Inti, ada kecenderungan mencari jodoh sefikroh dan separtai, dengan alasan melanjutkan risalah dakwah dan tujuan pembinaan Islam. Sedangkan dikalangan kader pendukung, tidak harus kader aktif, yang penting tidak menghalangi aktivitas liqo’ atau dakwah. Posisi Murobbi didalam PKS hanya sebagai perantara, dia bukanlah satu-satunya orang yang menentukan calon pasangan bagi si kader .

Sekarang kita melangkah ke isu yang sensitif, yakni Mahar politik. Isu ini mencuat ketika jelang Pilpres 2004, yang mana di Majelis syuro PKS sedang mengambil keputusan apakah mendukung Amien Rais, Wiranto ataukah Hamzah Haz. Konon, meski Amien Rais terpilih secara aklamasi, dalam perjalanannya dukungan PKS tidaklah solid. Salah satu penyebabnya ada segelintir elit yang mendapat kucuran 21 Milyar dari kubu Wiranto. Persoalan Mahar bukan sekali ini saja terjadi, dalam pilkada pun masih muncul lagi. Ada yang sudah jadi rahasia umum dan ada juga yang cuma akal-akalan media saja. Isu Mahar politik ini adakalanya membuat citra bersih PKS mulai memudar dimata simpatisan. Apakah memudarnya citra bersih, membuat partai ini bertransformasi menjadi Partai terbuka sebagai modal mengarungi pemilu 2009 dan 2014?

Terakhir kita bahas faksi-faksi di tubuh PKS. Faksionalisasi di sebuah partai merupakan hal yang tak bisa dihindari, apalagi jika tubuh partai semakin membesar dan tidak homogen lagi. PKS misalnya, sejumlah media kerap menyebutkan ada dua faksi di tubuh PKS: Faksi Keadilan dan Faksi Sejahtera. Istilah ini paling populer dibanding istilah-istilah yang sudah teruji secara ilmiah. Seperti Kubu harakah (ideologis) dan kubu Hizb (pragmatis), kubu idealis dan realis, Kubu religious movement oriented dan kubu political party oriented.

Sejak kapan PKS terbelah? Menurut pengakuan Yusuf supendi, berawal dari perseteruan pemilihan presiden (pilpres) 2004. Menurutnya, saat itu ada kubu Kalimalang, di mana Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin mendukung Wiranto yang menjadi calon presiden (capres) Partai Golkar. Kemudian, muncul kubu Mampang (kantor DPP PKS) di bawah Hidayat Nur Wahid mendukung Amien Rais, yang menjadi capres PAN. “Mulai perseteruannya di situ. Kemudian pada 2005 munculah faksi keadilan dan sejahtera,” ungkapnya.

Walaupun di tubuh PKS terdapat faksi-faksi, akan tetapi mereka tidak sampai terpecah belah dan saling membongkar aib seperti di PKB dan partai Demokrat. Ini disebabkan manajemen konflik dan kematangan berpolitik di PKS. Seperti yang dijelaskan Anis matta, Jika PKS diibaratkan kereta api, begitu lokomotifnya ke arah satu tujuan, gerbongnya ikut. Meski didalamnya ada dinamika, itu tidak akan mengganggu jalannya kereta api. Pasca terpilihnya Anis matta, masalah faksi-faksi di PKS sudah tidak terdengar lagi.

Kesimpulan

Jika ditarik kesimpulan, dari beberapa isu dan tuduhan yang beredar di publik yang seakan-akan menjadi mitos tersendiri; beberapa ada yang tidak benar dan sisanya sukar dibantah. Seperti suka membid’ahkan organisasi lain, PKS kepanjangan tangan HTI di parlemen, PKS anti Pancasila, PKS abaikan penerapan Syariat Islam serta kader PKS hanya mau nikah sesama kader saja. Isu-isu seperti ini tidak benar, seringkali dipakai senjata oleh pihik-pihak tertentu jelang pemilu maupun pilkada. Sedangkan mengenai persoalan Mahar politik dan adanya Faksi keadilan-Faksi Sejahtera, ini merupakan fakta yang sukar dibantah, meski di satu sisi elit PKS berkali-kali membantah ketika ditanyai kebenaran dua isu sensitif ini. Wallahu’allam bishowwab.

 

Oleh Fadh Ahmad Arifan

Tuliskan komentar Anda..